Sumber Hukum Perbankan  ;

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998.

 

2. Kelembagaan Perbankan

 

3. Pendirian Bank

 

4. Perizinan ( Bank Indonesia akan memperhatikan) :

a. Pemenuhan Persyaratan.

b. Tingkat persaingan yang sehat antar Bank.

 

Bentuk Hukum Bank ;

1. Bank Umum ( PT, Koperasi, Perusahaan Daerah).

 

2. Bank Perkreditan Rakyat ( PT, Koperasi, Perusahaan Daerah dan Bentuk lain

yang ditetapkan dengan PP )

 

Kepemilikan Bank ;

1. Bank Umum

 

2. WNI dan / atau Badan Hukum Indonesia.

 

3. WNI dan / atau Badan Hukum Indonesia dengan warga negara dan / atau badan

hukum asing. ( PT, Koperasi, Perusahaan Daerah).

4. Bank Perkreditan Rakyat

5. WNI dan / atau Badan Hukum Indonesia.

 

Merger, Konsilidasi dan Akuisisi ;

 

Bank Umum

1. Inisiatif bank umum yang bersangkutan

2. Permintaan BI

3. Inisiatif badan khusus

 

BPR

1. Inisiatif BPR dan ada izin dari BI

2. permintaan BI

 

 

Prosedur Merger Atau Konsilidasi Bank Umum ;

 

Tahap pertama, persiapan merger atau konsilidasi :

1. Direksi menyusun usulan rencana merger yang wajib disetujui oleh komisaris

 

2. Pengumuman ringkasan rancangan merger selambat-lambatanya 30 hari

sebelum RUPS, dalam 2 surat kabar dan 14 hari sebelum RUPS diberikan secara

tertulis kepada karyawan

Keberatan dari kreditor dan pemegang saham minoritas dapat diajukan selambat-

lambatanya dalam waktu 7 hari sebelum pemanggilan RUPS

 

Tahap kedua, pelaksanaan merger atau konsilidasi :

1. Penyelenggaraan RUPS

2. Akta merger dan akta pendirian dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia

 

Tahap ketiga, permohonan izin merger atu konsilidasi :

1. Direksi BI tembusan Menteri Kehakiman ( 14 hari )

2. Jawaban dari BI 30 hari sejak diterima secara lengkap

3. Penolakan atau persetujuan dari Menteri Kehakiman 14 hari setelah diperolehnya

izin merger dari BI.

4. Mendaftarkan akta ( 30 hari ) daam daftar perusahaan dan mengumumkan dalam

Tambahan Berita Negara RI

 

Tahap keempat, berlakunya izin merger atau konsilidasi :

1. Tergantung pada bentuk badan hukumnya.

 

Tahap kelima, pelaporan pelaksanaan merger :

1. Menyusun neraca penutupan

2. Menyusun neraca pembukuan

3. Mengumumkan hasil merger dalam 2 surat kabar harian, 30 hari sejak

berlakunya izin merger.

4. Menyampaikan laporan pelaksanaan merger kepada BI, 10 hari setelah

tanggal pengumuman.

 

 

Prosedur Akuisisi Bank Umum ;

 

Tahap pertama, persiapan Akuisisi

1. Mengumumkan ringkasan rancangan akuisisi selambat-lambatanya 30 hari

sebelum RUPS, dalam 2 surat kabar dan 14 hari sebelum RUPS diberikan

secara tertulis kepada karyawan.

 

Tahap kedua, pelaksanaan akuisisi bank

1. Rancangan akuisisi berikut konsep akta akuisisi wajib mendapat persetujuan dari

RUPS dan memperoleh izin dari BI, kemudian dituangkan dalam akta.

 

Tahap ketiga, pengajuan permohonan izin akuisisi

1. Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin akuisisi, 30 hari sejak

permohonan doterima secara lengkap

 

Tahap keempat, pelaporan pelaksanaan akuisisi

1. Akuisisi berlaku sejak tanggal penandatanganan akta.

2. Menyampaikan laporan ke BI, 10 hari sejak tanggal penandatanganan akta.

 

 

Kepengurusan bank ;

 

1. Penggunaan Tenaga Asing

a. BPR dan Bank Umum :

– Bersifat sementara

– Terbatas pada tenaga ahli, penasihat, dan konsultan

– Sesuai dengan kebutuhan bank.

 

b. Bank Campuran & Bank Berkedudukan Di Luar negeri.

– Sifat kepemilikan oleh asing

– Program Indonesianisasi

Permodalan Bank ;

1. Modal inti

    Terdiri atas modal disetor, modal sumbangan, cadangan-cadangan yang

    dibentuk dari laba setelah pajak, dan laba yang diperoleh setelah

    diperhitungkan pajak.

2. Modal pelengkap

    Terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba,

    modal pinjaman, serta pinjaman subordinasi.

 

 

Pembinaan Dan Pengawasan Bank ;

Funsi Pembinaan : Regulation

 

Fungsi Pengawasan : Supervision

 

Kedua Fungsi Diatas Dilakukan Oleh BI.

 

Kerahasiaan Bank ;

Pasal 1 angka 28 Undang-undang Perbankan :

“Segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.”

Dikecualikan dalam hal :

– Kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank, kepentingan peradilan pidana

dan perdata, kepentingan tukar-menukar informasi antar bank, kepentingan pihak

lain yang ditunjuk nasabah, kpentingan kewarisan.

 

 

Likuidasi Bank ;

Akibat Hukum :

– Menutup Seluruh Kantornya

 

– Dilarang melakukan perbuatan hukum, kecuali atas penugasan BI. Misal:

1. Pembayaran Gaji Pegawai

2. Biaya kantor

3. Pembayaran kewajiban bank kepada nasabah dengan menggunakan dana

lembaga penjamin simpanan.

 

– Bank yang bersangkutan diwajibakan meyelenggarakan RUPS 60 hari sejak

tanggal pencabutan izin usaha guna memutuskan sekurang-kurangnya

pembubaran badan hukum dan pembentukan tim likuidasi.

 

– Pelaksanaan Likuidasi Bank wajib diselesaikan paling lama 5 tahun terhitung

sejak dibentuknya tim likuidasi

 

– Setelah tugasnya berakhir, Tim likuidasi wajib menyusun Neraca Akhir guna

dilaporkan ke BI.

 

– BI meminta Tim Likuidasi untuk :

1. Mengumumkan berakhirnya likudasi dalam berita negara  dan surat kabar

2. Memberitahukan kepada instansi yang berwenang

3. Memberitahukan kepada DEPRINDAG agar nama badan hukum tersebut

dicoret dari Daftar Perusahaan

 

Penghimpunan Dana ;

 

Jasa Utama Yang Ditawarkan Dunia Perbankan ;

 

1. Simpanan Giro/Rekening Koran

> Sarana memperlancar transaksi bisnis

 

2. Simpanan Deposito

> Simpanan yang penarikannya hanya dapat dialakukan pada waktu tertentu

sesuai perjanjian

 

3. Simpanan Sertifikat Deposito

> Simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat

dipindahtangankan

 

4. Simpanan Tabungan

> Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat

tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro,

dan atau alat yang dipersamakan dengan itu.

 

Perkreditan Dan Jaminan ;

1. Prinsip-prinsip pemberian kredit

“the five C of credit anlysis” atau prinsip 5 C’s.

 

2. Legal Landing Limit

* Pasal 11 Undang-undang Perbankan

a. Jenis batas maksimum 30%

b. Jenis batas maksimum 10 %

 

3. Larangan pemberian kredit

a. Untuk membiayai pembelian saham atau modal kerja dalam rangka jual

beli saham.

b. Memiliki saham yang tidak dimaksudkan sebagai penyertaan

 

4. Kredit Bermasalah

a. Kredit Kurang Lancar

b. Kredit Diragukan

c. Kredit macet

d. Kredit yang diselamatkan.

 

5. Perjanjian Kredit Bank Adalah Perjanjian Tidak Bernama

 

6. Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian Baku

 

7. Hapusnya Perjanjian Kredit.

a. Pembayaran

b. Subrogatie

c. Novasi

d. Kompensasi.

 

8. Jaminan Kredit Bank

“keyakinan bank atas kesanggupan debitor untuk melunasi kredit sesuai dengan

yang diperjanjikan”

 

9. Jaminan kredit bank berfungsi untuk menjamin pelunasan utang debitor

cidera janji atau pailit

 

10. Penyelamatan Kredit Bank

a. Rescheduling

b. Reconditioning

c. Restructuring

 

11. Penyelesaian Kredit Oleh Bank

a. PUPN

b. Gugatan Perdata

c. Arbitrase

d. Debt Collector

 

 

 

Sumber :

1. repository.binus.ac.id/content/J0044/J004421594.ppt

 

Contoh Kasus Perbankan :

Resume Kasus Pembobolan Dana Nasabah Citibank

 

Setelah digegerkan oleh kasus Bank Century beberapa waktu lalu, kali ini Indonesia kembali digegerkan dengan pembobolan dana nasabah Citibank. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi danKhusus Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri menahan tersangka Inong Malinda Dee berusia 47 tahun yang menjabat sebagai Senior Relationship Manager di Citibank, karena diduga melakukan tindak pidana perbankan dan pencucian uang dari uang nasabah yang dipegangnya. Dana nasabah itu lalu dialirkan ke berbagai rekening milik Malinda maupun perusahaan.

 

Salah satu perusahaan yang menerima aliran dana itu yakni PT Sarwahita Global Management. Pejabat Citibank yang diduga turut terlibat mendirikan PT Sarwahita Global Management (SGM) bersama Malinda Dee telah diberhentikan sementara waktu oleh pihak Citibank. Pejabat tersebut adalah Reniwaty Hamid. Sementara itu, dua orang lainnya yang juga diduga turut mendirikan PTSarwahita Global Management yakni Gesang Situmorang dan Dennis Roy Sangkilawang sudah tidak lagi menjadi pejabat Citibank. Gesang telah pensiun sementara Dennis telah mengundurkan diri. Polri menetapkan status saksi pada Reniwati Hamid dalam kasus pencucian uang dengan tersangka Malinda Dee. Polri mengaku masih fokus kepada Malinda dan belum membidik direksi PT Sarwahita lainnya. Malinda dilaporkan oleh Citibank karena adanya pengaduan atau keluhan tiga nasabah bank tersebut yang kehilangan uang, sehingga total kerugian sementara yang dialami tiga nasabahsebesar Rp16,6 miliar. Wanita yang lahir di Pangkal Pinang pada 5 Juli 1965, sudah 20 tahun bekerja di bank milik Amerika Serikat dan telah tiga tahun melakukan aksi kejahatan perbankan tersebut. Citibank mengakui terbongkarnya dugaan kejahatan pembobolan dana nasabah oleh Malinda Dee bukan temuan audit internal perusahaan tapi laporan nasabah. Direktur Kepatuhan Citibank Yesica Effendi menceritakan kronologi terbongkarnya kasus ini bermula pada 9 februari 2001 di mana seorang nasabah menanyakan kepada Malinda Dee tentang berkurangnya dana pada rekening oleh transaksi yang tidak dikenali.

 

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat(Kadiv Humas) Polri, Irjen Pol Anton Bachrul Alam mengatakan modus yang dilakukan Malinda dengan sengaja telah melakukan pengaburan transaksi dan pencatatan tidak benar terhadap beberapa “slip transfer”. Seorang “teller” Citibank yang berinisial D telah ditetapkan sebagai tersangka dan dua kepala “teller” Citibank Landmark yang berinisial W dan N sudah dimintai keterangan, sementara pihak-pihak yang diduga terlibat kasus ini juga terus dikejar. Sedangkansaksi-saksi yang telah diperiksa hingga kemarin ada 25 orang. Anton merinci saksi-saksi itu tigaorang nasabah Citibank yang melaporkan aksi Malinda ke bank, 18 karyawan Citibank, dan sisanya berasal dari PT Sarwahita Global Management. Malinda mengatakan, Citibank telah menampung dana pencucian uang nasabah Malinda selama10 tahun. Dan selama itu pula para atasan Malinda di Citibank cabang Landmark sangat mengetahui apa yang dilakukan Malinda terhadap uang nasabahnya. Pasalnya Malinda menjadi perpanjangan tangan nasabah untuk mencuci uang tabungan tersebut. Malinda akan menawarkan jasa lain dengan memindahkan rekening nasabah ke bisnis lain seperti asuransi dan produk Citibank lainnya. Dari pencucian uang nasabah ke bisnis lain, nasabah akan mendapatkan keuntungan. Kartu identitas (KTP) lebih dari satu jadi sarana Malinda Dee melancarkan aksi penggelapan dana nasabah dan pencucian uang yang dipraktikkan di delapan bank dan dua perusahaan asuransi. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein mengatakan, pihaknya menemukan 28 transaksi mencurigakan dengan rekening atas nama Malinda Dee, tersangka penggelapan uang Citibank dan pencucian uang.Yunus Husein sebelumnya membenarkan ada eks pejabat yang ‘dikerjai’ Malinda. Namun, sang eks pejabat yang kini telah pensiun itu tidak melapor ke polisi. Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo memilih merahasiakan identitas sang eks pejabat itu.

 

Berdasarkan keteranganPolri, ada 3 nasabah Malinda yang menjadi korban. Mereka sudah menjalani pemeriksaan. Polri juga pernah menyampaikan total uang yang dikuras, untuk sementara mencapai Rp 17 miliar. Polri juga sudah menyita 4 mobil mewah dan rekening milik Malinda senilai Rp 11 miliar. Malinda dijerat pasal pencucian uang dan penggelapan. Mobil mewah masing-masing mobil, Ferrari merah seri F430 Scuderria,  Mercedez Benz warna putih dengan seri E350 dua pintu  dan Ferrari merah bernopol B 125 Dee seri California dan telah dititipkan di Rumah Penitipan Barang Sitaan (Rupbasan). Mobil disita dari apartemen Pacific Place dan di Capital Residence, mungkin ada satu mobil yang dikejar yakni Alphard. Selain itu, diduga Malinda juga memiliki tiga unit apartemen salah satunya di SCBD. Baik mobil mewah dan apartemen milik Malinda dibeli secara kredit

 

Sumber : http://www.scribd.com/doc/55245861/kasus-malinda

 

DEFINISI ASURANSI

1. Berdasarkan UU No. 2 tahun 1992, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

 

2. Menurut KUHP Pasal 246, Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian,dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena: suatu kerugian,kerusakan atau kehilangan keuntungan yang di harapkan, yang mungkin akan diderita karena sesuatu yang tak tertentu.

 

Unsur definisi kedua yaitu ;

a.Pihak tertanggung (insured)

yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus

atau secara berangsur-angsur

 

b.Pihak penanggung (insurer)

yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak

tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang

mengandung  unsur tak tertentu

 

c.peristiwa (accident)

yang tak tertentu (tidak diketahui sebelumnya / avenemen)

 

d. Kepentingan(interest)

yang mungkin akanmengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu

 

DASAR HUKUM ASURANSI

1.Kitab Undang-undang Hukum Dagang(KUHD)

2.UU Nomor 2 tahun 1992 tentang UsahaPerasuransian

3.Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun1992 tentang

PenyelenggaraanPerasuransian

 

Dan Surat Keputusan Menteri Keuangan

a.Nomor 223/KMK.017/1993, tanggal 26 februari 1993tentang Izin perusahaan asuransi dan reasuransi,telah diubah dengan Permen Nomor 158/PMK.010/2008.

 

b.Nomor 224/KMK.017/1993, tanggal 26 februari 1993tentang Kesehatan keuangan perusahaan asuransidan reasuransi

c.Nomor 225/KMK.017/1993, tanggal 26 februari 1993tentang Penyelenggaraan usaha asuransi danperusahaan reasurasi

 

d.Nomor 226/KMK.017/1993, tanggal 26 februari 1993tentang Perizinan dan penyelenggaraan kegiatanusaha penunjang usaha asuransi

 

e.Nomor 79/PMK.010/2009 tentang Sanksi administrasiberupa denda dan tata cara penagihannya terhadapperusahaan asuransi

 

f.Nomor 81/PMK.03/2009 tentang Jenis usaha asuransi

 

PERJANJIAN ASURANSI

* Dituangkan di dalam surat perjanjian yangdikenal dengan sebutan Polis.

Di dalam polis ini secara rinci disebutkan mengenaisyarat – syarat, hak dan

kewajiban kedua belah pihak, termasuk pula menyebutkan perihal jumlah

pertanggungan, jangka waktu perjanjian asuransi, dan resiko yang harus

ditanggung perusahaan asuransi sebagai penanggung.

 

OBJEK ASURANSI

-Menurut Undang-undang Nomor 2 tahun1992, disebutkan bahwa objek asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang.

 

JENIS ASURANSI

 

A. Asuransi yang dilihat dari segi Fungsinya :

 

1.Asuransi Kerugian

~Seperti yang disebutkan UU Nomor 2 tahun1992, asuransi kerugian memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa tidak pasti. Jenis asuransi ini tidakdiperkenankan melakukan usaha diluar asuransi kerugian dan reasuransi.

 

Yang Termasuk Asuransi Kerugian ;

-Asuransi Kebakaran, yang meliputi kebakaran, peledakan, petir, kecelakaan kapal terbang dan lainnya.

 

-Asuransi Pengangkutan meliputi marine hulpolicy, marine cargo policy dan freight

 

-Asuransi Aneka yaitu asuransi yang tidak termasuk dalam asuransi kebakaran dan pengangkutan, tapi seperti asuransi kendaraan bermotor, kecelakaan diri, pencurian, dll.

 

2.Asuransi Jiwa

Merupakan asuransi yang dikaitkan dengan penanggulangan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan,

Yang termasuk Asuransi Jiwa adalah ;

-Asuransi berjangka

 

-Asuransi tabungan

 

-Asuransi seumur hidup

 

-Anuity Contract Insurance

 

OBJEK ASURANSI JIWA

 

– Orang yang masih hidup dan sehat adalah objek polis asuransi jiwa, atau disebut

juga pihak tertanggung (insured ).

 

– Pihak yang akan menerima pembayaran dari kematian pihak tertanggung adalah

pihak penerima / ahli waris ( beneficiary ).

 

– Pihak penanggung (insurer ).

 

PERJANJIAN ASURANSI JIWA

 

– Perjanjian dengan perusahaan asuransi disebut kontrak asuransi jiwa.

 

– Bentuk fisik kontrak (printed form) yang berfungsi sebagai bukti perjanjian antara

pihak Penanggung (insurer ), dalam hal ini adalah perusahaan asuransi, dan pihak

Tertanggung (insured ), yakni dalam hal ini adalah pihak yang menggunakan

asuransi di sebut Polis Asuransi.

 

– Melalui perjanjian ini, pihak tertanggung / pemegang polis membayarkan sejumlah

dana secara berkala yang disebut Premi kepada pihak lain yang disebut pihak

penanggung (perusahaan asuransi jiwa),  jumlahnya sesuai dengan yang tertera

dalam Kontrak Asuransi Jiwa tersebut. Sebaliknya, pihak penanggung setuju untuk

membayarkan sejumlah dana atau menyediakan jasa apabila kejadian – kejadian

yang di cover (misalnya kecelakaan, sakit, atau kematian) muncul selama masa

berlakunya Polis.

 

BENTUK DAN ISI POLIS

 

Menurut ketentuan pasal 304 KUHD, polis asuransi jiwa memuat :

1.Hari diadakan asuransi

 

2.Nama tertanggung

 

3.Nama orang yang jiwanya diasuransikan

 

4.Saat mulai dan berakhirnya asuransi

 

5.Jumlah asuransi

 

6.Premi asuransi,

adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh tertanggung kepada penanggung

setiap jangka waktu tertentu, biasanya setiap bulan selama asuransi berlangsung,

besarannya tergantung pada jumlah asuransi yang disetujui pada saat diadakan

asuransi.

 

Akan tetapi mengenai rancangan jumlah dan penentuan syarat-syarat asuransi bergantung pada persetujuan antara kedua belah pihak(Pasal 305 KUHD)

 

Produk Asuransi Jiwa

1.Asuransi Jiwa Berjangka (term life),

Asuransi ini adalah jenis asuransi jiwa dimana kita membayar sejumlah uang

tertentu kepada perusahaan asuransi, dan perusahaan akan melindungi kita

selama jangka waktu tertentu dari risiko kematian. Apabila terjadi risiko selama

jangka waktu tersebut ahli waris Kita akan menerima uang pertanggungan. Apabila

jangka waktu itu selesai dan tidak terjadi risiko maka kontrak selesai dan kita tidak

akan mendapatkan apa-apa.

 

2.Asuransi Jiwa Dwi Guna (endowment life),

Asuransi jenis ini hampir sama dengan asuransi jiwa berjangka hanya bedanya

pada masa akhir asuransi jika tidak ada risiko pada kita maka kita tetap akan

mendapatkan Uang pertanggungan.

 

3.Asuransi Jiwa Seumur Hidup (whole life),

Asuransi ini sama seperti Asuransi Dwi Guna hanya bedanya, jangka waktunya

seumur hidup. Artinya kita dilindungi selamanya (atau sampai umur 99 Tahun)

 

BERAKHIRNYA ASURANSI JIWA :

1. Karena terjadinya Evenemen (peristiwa tidak pasti)

 

2. Karena jangka waktu berakhir

 

3. Karena asuransi gugur

 

4. Karena asuransi dibatalkan

 

B. Asuransi Yang Dilihat Dari Segi Kepemilikannya

Dalam hal ini yang dilihat adalah siapa pemilik dari perusahaan asuransi tersebut, baik asuransi jiwa ataupun reasuransi.

 

Bentuk Asuransi dilihat dari SegiKepemilikan

 

a. Asuransi milik Pemerintah, yaitu asuransi uang sahamnya dimiliki sebagian besar atau bahkan 100% oleh Pemerintah Indonesia.

 

b.Asuransi milik Swasta Nasional, yaitu asuransi yang kepemilikan saham

sepenuhnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga siapa yang paling banyak

memiliki saham maka memiliki suara terbanyak dalam Rapat Umum Pemegang

Saham.

c. Asuransi milik Perusahaan Asing, biasanya beroperasi diIndonesia hanyalah

merupakan cabang dari negara lain dan jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh

100% pihak asing.

 

d. Asuransi milik Campuran, merupakan asuransi yang sahamnya dimiliki campuran

antara swasta nasional dengan pihak asing

 

BADAN HUKUM ASURANSI

 

a. Badan hukum yang boleh bergerak dalam bidang usaha asuransi dan usaha

penunjang usaha asuransi adalah badan hukum yang berbentuk Perseroan

Terbatas, Badan Hukum Koperasi, BadanHukum Persero dan Badan Hukum

Usaha Bersama (mutual )

 

PRINSIP DASAR ASURANSI

1.Insurable Interest (Kepentingan yang dipertanggungkan).

 

2.Utmost Good Faith(Kelulusansempurna)

 

3.Proximate Cause

 

4.Indemnity (Indemnitas)

 

5.Subrigation (Subrogasi)

 

 

Cara pembayaran ganti rugi

1. Pembayaran dengan uang tunai (cash), misalnya dalam asuransi kecelakaan diri,

atau biaya perbaikan kendaraan yang rusak akibat kecelakaan.

 

2.Perbaikan (repair), misalnya bengkel mobil rekanan asuransi

 

3. Penggantian (replace), misalnya membangun kembali bangunan yang rusak

akibat kerugian.

 

4. Pemulihan kembali (reinstate), misalnya untuk mesin-mesin, atau berlaku juga

pada asuransi mobil.

 

 

TUJUAN ASURANSI

 

1.Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu

Pihak

 

2. Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan

pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan

banyak tenaga, waktu dan biaya

 

3. Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang

jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti / membayar sendiri kerugian yang

timbul yang jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti

 

4. Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan

jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang.

 

5. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan

dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk

asuransi jiwa.

 

6. MenutupLoss of Earning Power

seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi (bekerja)

 

sumber :  Aspek Hukum Asuransi oleh Ghazali Rahman, S.Sos, M.SP.

http://www.scribd.com/doc/75972025/006-Aspek-Hukum-Asuransi

 

Contoh Kasus Asuransi :

Enam Tahun Palsukan Kematian Untuk Dapat Uang Asuransi

SIDNEY, Jaringnews.com –
Hugo Jose Sanchez yang ditangkap pihak kepolisian Australia. Ia dituduh telah memalsukan kematiannya sendiri dan kabur dengan uang asuransi. Seperti dikutip AFP, Kamis (3/11/2011) pihak berwajib menyatakan, pria 47 tahun ini ditahan Kepolisian Federal Australia di Sidney.

 

Selama enam tahun ia memalsukan kematiannya demi mendapat uang asuransi jiwa atau asuransi kematian dirinya sebesar US$1,6 juta atau sekitar Rp14,35 miliar.
istri Hugo, Sophie yang ikut membantu drama kematian tersebut, sudah lebih dahulu ditangkap. Sophie harus mendekam di dalam penjara selama dua tahun karena penipuan. Ia dituduh memalsukan kematian dan membawa uang asuransi jiwa sebesar US$1,6 juta atau sekitar Rp14,35 miliar pada 2005.

Sophie ditahan usai kembali ke Inggris untuk menghadiri pernikahan saudarinya pada September 2010 lalu. Penangkapan tersebut pun menyebabkan kejahatan mereka terbongkar, setelah sidik jari Hugo ada di sertifikat kematian dirinya sendiri.
Sayangnya, kepolisian menolak berkomentar saat dikonfirmasi media bila Hugo akan di ekstradisi ke Inggris untuk menghadapi tuntutan penipuan. Pihak kepolisian negara kanguru tersebut hanya berkomentar, saat ini kasus Hugo akan diproses di Central Local Court di Sidney, di mana Hugo akan hadir.

 

Sumber : http://jaringnews.com/internasional/umum/4711/enam-tahun-palsukan-kematian-untuk-dapat-uang-asuransi