Keberadaan pasar modern dewasa ini sudah menjadi tuntutan dan konsekuensi dari gaya hidup masyarakat yang modern. Kenyataan yang ada di lapangan saat ini adalah di berbagai kota metropolitan bahkan kota – kota kecil di tanah air dengan mudahnya kita dapat menjumpai minimarket, supermarket, bahkan hypermarket disekitar tempat tinggal kita. Pasar modern menjanjikan kemudahan dan kenyamanan dalam berbelanja. Namun dibalik kesuksesan bisnis retail tersebut (pasar modern), terdapat persoalan khususnya untuk retail kelas menengah dan kelas kecil. Bahkan beberapa diantaranya memprotes ekspansi secara besar – besaran dari peritel kelas besar. Eksistensi pasar tradisional merupakan salah satu indikator paling nyata dari kegiatan ekonomi masyarakat disuatu wilayah.
Dalam majalah Tempo edisi 11-17 Juni 2007 menjelaskan bahwa kesan yang dapat ditangkap dari kondisi pasar tradisional yaitu: kumuh, kusam, penuh dengan pedagang kaki lima, jorok, bau, tidak nyaman, semrawut, tidak tertata, sampah yang menumpuk dan tidak terangkut, produk yang kotor akibat sanitasi kotor, produk yang tidak fariatif dan sebagainya. Hal ini seharusnya mulai dibenahi oleh pemerintah daerah yaitu dengan cara mengadopsi konsep pasar modern yang bersih, manajemen pasar yang baik, produk yang beragam dan keamanan yang terjamin. Pasar tradisional memiliki potensi untuk menyediakan lowongan kerja yang sangat besar. Musuh utama para pedagang di pasar tradisional diantaranya adalah: manajemen pasar yang tidak profesional, ketidak sinkronan antara insentif para manajer pasar dan keinginan pedagang yang membuat kedua belah pihaknya berjalan sendiri – sendiri. Hal ini terjadi dari mulai desain pasar, penataan, dan opreasionalisasi sehari – hari seperti: kebersihan, keliaran preman, dan pedagang yang berjualan diluar ketentuan awal. Akibatnya manfaat renovasi pasar bagi para pedagang dirasakan kecil, meskipun kenaikan retribusi tetap dilakukan. Dan pada beberapa waktu kemudian kondisi pasar kembali ke seperti semula yaitu: loyo, kumuh, semrawut, tak nyaman dan tak aman. Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu mengatakan bahwa “pasar tradisional harus mampu bersaing dengan pasar modern jika keberadaannya ingin tetap dipertahankan”. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa, “Departemen Perdagangan dapat mempertahankan keberadaan pasar tradisional, tetapi pasar tradisional sendiri harus dapat bersaing”. Disinilah dibutuhkan peran pemerintah sebagai regulator yang mampu mewadahi semua aspirasi yang berkembang tanpa ada pihak yang dirugikan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk meningkatkan daya saing dan mempertahakan eksistensi pasar tradisonal adalah dengan cara cari solusi dini seperti merevitalisasi Pasar Pondok Gede yang sudah berdiri sejak tahun 1993 (akan berubah nama menjadi Atrium Pondok Gede).
Menurut Kepala Dinas Pengelolaan Pasar (Dinlopas) Pemerintah Kota Bekasi Toto Ruchimat, program revitalisasi Pasar Pondok Gede sebenarnya sudah digulirkan dan disosialisasikan sejak tahun 2003. Namun sampai saat ini proses pelaksanaan revitalisasi Pasar Pondok Gede masih terkatung – katung. Hal ini disebabkan masih tedapat pro – kontra dikalangan pedagang. Ketidak pastian pelaksanaan revitalisasi Pasar Pondok Gede membuat pihak Pemerintah Kota Bekasi tidak dapat melakukan penarikan retribusi terhadap 1600 pedagang di dalam pasar. Menurut Toto, pihak Pemerintah Kota Bekasi kehilangan potensi PAD sebesar Rp. 455 juta (Tempo interaktif, 16 Februari 2007). Masalah yang melatar belakangi mengapa proses pelaksanaan revitalisasi Pasar Pondok Gede mengalami penundaan, hal ini disebabkan terutama oleh belum adanya kesepakatan antara pihak yang setuju untuk segera dilakukan revitalisasi Pasar Pondok Gede dengan pihak yang menunda pelaksanaan revitalisasi Pasar Pondok Gede. Pedagang yang setuju untuk segera dilakukan revitalisasi Pasar Pondok Gede, mereka ini tergabung dalam Ikatan Warga Pasar (IWP). Sedangkan pedagang yang belum sepakat untuk segera dilakukan revitalisasi Pasar Pondok Gede, mereka ini tergabung dalam Forum Pedagang Pasar Pondok Gede (FPPPG). Masalah timbul karena pedagang yang tergabung dalam Forum Pedagang Pasar Pondok Gede (FPPPG) mendesak Pemerintah Kota Bekasi untuk menghapuskan plotting tempat, kemudian memulai kembali pendaftaran pembelian kios. Namun hal ini ditolak secara tegas oleh pedagang yang tergabung dalam Ikatan Warga Pasar (IWP). Mereka mempunyai alasan yang kuat untuk menolak permintaan dari pedagang yang tergabung dalam FPPPG.
Pedagang yang tergabung dalam IWP sudah lama mendaftar untuk memesan kios kepada pihak pengembang terlebih dahulu, dan mereka mempertanyakan mengapa proses pendaftaran kios tersebut harus dibatalkan. Rencana pelaksanana revitalisasi pasar yang berlarut – larut dan tak kunjung jelas pelaksanaannya membuat pihak pedagang yang tergabung dalam IWP meminta bantuan kepada LBH. Menurut kuasa hukum dari IWP Harjono Tjitrosoebono S.H, bahwa pemesanan yang dilakukan oleh pihak IWP tidak meyalahi aturan hukum. Hal ini mengacu pada landasan hukum dari surat Walikota Bekasi No. 511.2/133-KSI/X/2005 tertanggal 3 Oktober 2005 bahwa dalam waktu 10 hari usai lebaran seluruh pedagang pindah ketempat penampungan sementara (TPS). Surat Walikota Bekasi itu, kemudian ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas Pasar Bekasi dengan mengeluarkan surat No. 511.2/47-TPP/LOPAS/X/2005 tertanggal 24 Oktober 2005 yang isinya memberitahukan kepada pedagang Pasar Pondok Gede yang memiliki Hak Guna Pakai (HGP) kios untuk segera mendaftar kepada pihak pengembang. Dengan terbitnya kedua surat tersebut akhirnya pedagang yang tergabung dalam IWP mendaftarkan diri memesan kios di pasar tersebut kepada pihak pengembang, sedangkan pihak FPPPG belum melakukan pendaftaran sehingga dapat dimaknai melanggar ketentuan itu.
Konflik vertikal yang terjadi antara pihak Pemerintah Kota Bekasi dengan para pedagang Pasar Pondok Gede berkenaan dengan proses revitalisasi Pasar Pondok Gede sudah melebar sampai ke meja hijau. Hal ini dipicu oleh serangkaian tindakan Pemerintah Kota Bekasi yang dinilai oleh para pedagang tidak mempertimbangkan berbagai rekomendasi dari berbagai pihak diantaranya :
1. Melecehkan DPRD Bekasi dengan tidak menjalankan sepenuhnya rekomendasi DPRD tahun 2005 tentang Revitalisasi Pasar Pondok Gede.
2. Tidak mematuhi keputusan PTUN Bandung No.83/G/PEN/TUN/2005/PTUN/ BDG. Yang isi keputusannya adalah menunda pelaksanaan revitalisasi dan penetapan harga jual revitalisasi Pasar Pondok Gede.
3. Melecehkan DPR RI Komisi VI dengan tidak mengindahkan keputusan Rapat 29 Juni 2006, yaitu : Walikota Bekasi agar tidak menggunakan cara- cara kekerasan termasuk pengerahan aparat keamanan untuk menekan pedagang.
4. Tidak mengindahkan saran dan rekomendasi dari Komnas HAM.
Dengan menggunakan kekuasaannya,Walikota Bekasi telah melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab dan arogan, antara lain dengan :
• Sabtu, tanggal 3 Juni 2006, jam 13.30 WIB, menggerakkan Aparat Pasukan ABRI TNI/POLRI bersenjata lengkap, CPM/Provost, Satpol PP, Trantib +/- 300 orang personil, menyerbu kaki lima di dalam area pasar, sehingga membuat suasana mencekam, situasi tidak kondusif, pasar dipagar seng, pintu- pintu keluar/masuk pasar ditutup, dijaga ketat oleh pasukan ABRI TNI/POLRI, dipagar seng tersebut dipasang spanduk besar-besar, bertuliskan “PASAR DITUTUP”, di area parkir di pasar, dipasang 2 (dua) buah tenda/barak Militer dijaga 24 jam oleh pasukan ABRI TNI/POLRI, Satpol PP, trantib, Polisi Militer dan Provost, seperti mau perang saja.
• Meninggalkan Pasar Pondok Gede pada tanggal 17 Desember 2006 dengan begitu saja, pengelolaan pasar tidak urus lagi oleh Pemkot Bekasi, sampai penumpukkan pasar menggunung setinggi +/- 5 meter, hingga bau busuk dan penuh belatung, sehingga pasar terlihat kumuh.
• Tanggal 17 dan 19 September 2006, Pukul 13.00 WIB Pemkot memutus aliran listrik dibeberapa selasar Pondok Gede yang diklaim oleh Pemkot Bekasi dengan dikeluarkannya Surat No.671/11-UPTD. PG/IX/2006, yang dilakukan oleh Kepala UPTD Pasar Pondok Gede, Bpk Ronda Siswara, S.Sos, serta penyetopan dan pembongkaran fasilitas air (Pompa Depwell). Sehingga para pedagang kesulitan besar karean tiak ada fasilitas, terutama pada tempat komoditi Los daging, ikan basah, dan ayam serta tempat ibdah (Mushollah), aliran listriknya juga diputus oleh Pemkot.
• Tanggal 21 September 2006, Pemkot mengerahkan preman – preman untuk menekan para pedagang, sehingga suasana pasar menjadi tidak aman, membuat warga pedagang menjadi resah.
• Tanggal 3 September 2007, Pemkot melakukan penangkapan terhadap pimpinan pedagang, serta pengurus APPSI di Mapolres Bekasi yang justru malah memperkeruh persoalan terkait dengan program Revitalisasi Pasar Pondok Gede, yang dilakukan oleh Pemkot Bekasi serta Pengembang PT.Kitita Alami Propertindo. Hingga saat ini 7 (tujuh) tokoh pedagang masih ditahan (H.Amril Burhan, H.Maman Kasman, Ust H.Syahril, Berita Bin Ali Umar, H Syamingun, Ali Mubarok dan H.Ali Agam) dengan fitnah melakukan pungutan liar dan penggelapan. Padahal yang dilakukan oleh mereka atas inisiatif para pedagang yang bergabung dalam Forum melakukan swadaya dalam rangka pembersihan pasar dengan melakukan mengangkutan sampah tersebut. Aturan mana yang menyatakan bahwa membersihkan sampah dapat dituntut secara pidana?Pemkot tetap berusaha mendekati para pimpinan pasar yang ditahan dengan melakukan negosiasi dengan intimidasi menyangkut kompensasi hak pakai yang masih tersisa 7 (tujuh) tahun dan pemindahan pedagang ke TPS (Tempat Penampungan Sementara) .
• 22 September 2007, pukul 15.30 WIB , satpol PP dan Oknum preman menyerbu pasar dan memaksa pindah yang berakibat pada bentrokan antara aparat dan preman dengan pedagang. Dalam kejadian ini mengakibatkan beberapa peadang mengalami kekerasan fisik, bahkan salah seorang anak pedagang mengalami luka jahitan dan sudah divisum di RS Haji Pondok Gede.
• Tanggal 27 September 2007, dua orang mahasiswa (anggota Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jakarta) yang selalu mendampingi pedagang dalam melakukan negosiasi dengan pemerintah dan pendampingan dilapangan, ditahan di Malpores bekasi, dimana mahasiswa tersebut diproses di penyidikan tanpa didampingi oleh penasehat hukum dan berkasnya langsung dilimpahkan ke kejaksaan pada keesokan harinya. Saat ini mereka yakni Restu Mariat Akbar dan Sudarmanto ditahan di Lapas Bekasi, bersama-sama dengan 7 (tujuh) orang pedagang yang sudah terlebih dahulu ditahan disana sehubungan dengan kasus revitalisasi pasar pondok Gede ini.
• Tanggal 30 Oktober 2007, dengan menggunakan aparat dan satpol PP memaksa pedagang untuk mengosongkan pasar. Para pedagang dipaksa untuk pindah ke tempat penampungan sementara yang berukuran 1 x 2m, dengan harga kios 2,4 juta/tahun, dan uang harian sebesar Rp. 5000.
Para pedagang juga dipaksa untuk menyerahkan surat Hak Guna Pakainya kepada Pemkot untuk menempati Kios tersebut dan mengisi formulir yang mensyaratkan, apabila pedagang tidak membayar angsuran kiosnya kepada Pemkot, maka secara otomatis Hak dia atas kios tersebut hapus. Dengan kata lain, apabila pedagang tersebut tidak bias membayar uang angsuran, dia tidak saja hanya kehilangan uang mukanya (DP) tetapi juga kehilangan surat Hak Guna Pakainya. Bahwa para pedagang bukannya tidak setuju untuk pasar dibangun, pedagang sangat mendukung pembangunan guna meningkatkan daya saing pasar tradisional, hanya saja belum ada kesepakatan antara kami dengan pihak Pemkot mengenai ganti rugi. Kejadian tanggal 30 Oktober 2007 yang merupakan puncak dari ketidaksabaran Walikota (yang diwakili oleh Sekda Pemkot), dalam melakukan negosiasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bekasi tidak memahami esensi dari revitalisasi Pasar.
Ada Indikasi bahwa Walikota (yang diwakili oleh Sekda), “telah dibeli” oleh Pengembang/Developer, dengan adanya penunjukkan langsung tanpa tender sebagaimana yang diatur di dalam Keppres No. 80 Tahun 2003, hal ini memberikan catatan buruk diakhir masa jabatannya selaku Walikota. (dikutip dari Pers Release: Pedagang Pasar Pondok Gede Menggugat, LBH Jakarta – APPSI,) Deretan konflik yang terjadi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, memaksa pihak pedagang Pasar Pondok Gede yang didampingi oleh LBH Jakarta untuk mengajukan gugatan pidana kepada aparat yang telah melakukan tindakan kekerasan terhadap para pedagang dan melakukan class action yang ditujukan kepada Walikota Bekasi karena telah memaksa keluar pedagang dari pasar, sedangkan mereka masih memiliki Hak Guna Pakai yang masih berlaku sampai dengan tahun 2014. Dari berbagai konflik yang terjadi antara pihak Pemerintah Kota Bekasi dengan pedagang pasar Pondok Gede maka dibutuhkan suatu manajemen konflik agar proses pelaksanana revitalisasi pasar Pondok Gede dapat berjalan lancar. Hal ini juga menjadi tambahan catatan hitam yang amat panjang tentang penyelesaian masalah konflik sangat merugikan semua pihak, terutama kaum lemah.

Sumber : koran Tempo, Hasil Survei terhadap Pasar Tradisional oleh Bpk Endi.