Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan mengatakan, tingginya laju inflasi bisa menaikkan ukuran garis kemiskinan. Pasalnya, harga barang dan jasa menjadi salah satu penentu tolok ukur garis kemiskinan.
“Kami baru melihat dari satu sisi bahwa kenaikan inflasi pasti akan menaikkan garis kemiskinan. Sebab, garis kemiskinan juga ditentukan oleh harga barang dan jasa, hanya memang bobotnya berbeda. Kalau inflasi, bobot beras mungkin 0,5% tapi bobotnya bisa sampai 20% pada garis kemiskinan,” kata Rusman di Jakarta, akhir pekan lalu.
Kendati demikian, lanjut Rusman, kenaikan laju inflasi serta ukuran garis kemiskinan, tidak serta-merta menaikkan atau menurunkan angka kemiskinan. Sebab, angka kemiskinan juga dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan dan efektivitas beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah.
“Di tengah-tengah angka inflasi yang tinggi dan garis kemiskinan yang meningkat, saya kira belum tentu angka kemiskinan meningkat atau menurun. Itu nanti terekam dari survei BPS, apakah ada peningkatan pendapatan dan program (penanggulangan kemiskinan) seperti beras raskin, jamkesmas, BOS/bia-ya operasional sekolah, berjalan efektif,” papar dia.
Menurut Rusman, setidaknya diperlukan dua faktor untuk menghitung angka kemiskinan, yakni ukuran garis kemiskinan dan pendapatan. Sementara angka kemiskinan dipengaruhi oleh kemampuan atau daya beli orang miskin dalam mempertahankan kebutuhan dasarnya.
Lebih lanjut, kata Rusman, pemenuhan kebutuhan dasar setiap orang berbeda, yakni bisa berasal dari pendapatan pribadi maupun kombinasi antara pendapatan masyarakat dan efektivitas bantuan pemerintah melalui berbagai program pengen-tasan kemiskinan yang dilaksanakan.
“Orang yang berpendapatan tak cukup tapi kebutuhan dasarnya dipenuhi dari raskin, jamkesmas, BOS, dan semacamnya, bisa saja terhindar (dari kemiskinan),” kata dia.
Rusman menambahkan, apabila kenaikan pendapatan bisa cukup dinikmati masyarakat golongan bawah, bisa saja kelompok masyarakat tersebut tetap berada di atas garis kemiskinan.
“Kebutuhan dasar bisa dipenuhi dari pendapatan, yakni dari income yang naik, tapi (masalahnya) apakah itu cukup bisa dinikmati oleh kalangan bawah,” papar dia.
BPS mengukur tingkat kemiskinan dengan menggunakan garis kemiskinan nasional yang setara dengan US$ 1,50 (purchasing power parity/PPP). Dengan menggunakan garis kemiskinan nasional tersebut, jumlah penduduk miskin dari Maret 2009-Maret 2010 berhasil turun 1,51 juta menjadi 31,02 juta atau 13,33%. Penurunan penduduk miskin tersebut terjadi akibat dari lima faktor, yakni inflasi yang hanya 3,43%, rata-rata upah harian buruh tani danburuh bangunan yang naik masing-masing sebesar 3,27% dan 3,86%, produksi padi 2010 yang mencapai 65,15 juta ton GKG (naik 1,17%), nilai tukar petani yang meningkat 2,45% menjadi 101,2 pada Maret 2010, dan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2010 yang mencapai 5,7% {yearon yead Hanya Meringankan
Dihubungi terpisah, ekonom dari Universitas Indonesia Nina Sapti mengatakan, program bantuan pemerintah hanya dapat menahan peningkatan jumlah penduduk miskin secara tidak langsung.
“Bantuan pemerintah hanya bersifat meringankan. Pengalaman tahun 2005 menunjukkan saat terjadi kenaikan harga minyak secara mendadak yang mengakibatkan inflasi sampai dua digit dan langsung meningkatkan jumlah penduduk miskin,” kata dia.
Untuk tahun ini, kata dia, inflasi di awal tahun yang diprediksi sudah mendekati 1%, perlu diwaspadai. Sebab, program bantuan pemerintah diproyeksi tidak akan mampu mengejar apabila pemerintah tidak bisa mengendalikan kenaikan harga secara cepat Demikian pula, keberhasilan kebijakan pangan dan energi terbarukan sangat diperlukan.
Sementara itu, dalam pidato resminya pada Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan, tingginya harga pangan dapat berimbas pada inflasi serta kemiskinan dan kelaparan yang bisa memicu krisis sosial dan politik.

Sumber : bataviase.co.id