Perlukah Pemerintah Memberikan Subsidi LGV/Vi-Gas Tahun 2011?

Studi Kasus   : Angkutan Umum Taksi di Jakarta

I. Pendahuluan

Saat pemerintah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan

pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2011 (PPKF), maka salah satu asumsi yang

penting dan menjadi acuan bagi subsidi BBM adalah patokan harga minyak

internasional yang diperkirakan US$ 80 – US$ 85 per barel. Harga patokan

tersebut dianggap realistis dan mencerminkan perilaku harga minyak

internasional sebelumnya. Walaupun harga minyak internasional saat ini telah

mengalami penurunan dibandingkan tahun 2008 yang rata-rata sebesar US$

97 per barel menjadi sekitar US$ 61,58 per barel tahun 2009 dan diperkirakan

rata-rata harga minyak internasional naik menjadi US$ 76,7 per barel pada

tahun 2010.2

2 Buku Saku APBN & Indikator Ekonomi, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian

Keuangan, 15 April 2010.

3

Setiap perubahan harga minyak internasional baik turun maupun naik

akan secara langsung mempengaruhi besaran subsidi BBM. Semakin tinggi

kenaikan harga minyak internasional maka semakin besar beban subsidi BBM

yang ditanggung dalam APBN tahun bersangkutan. Tahun 2010, asumsi ICP

yang telah ditetapkan bersama DPR yaitu US$ 80 per barel dalam APBN P,

maka beban subsidi BBM diperkirakan mencapai Rp88,9 triliun. Dengan

demikian, tahun 2011 dengan asumsi harga minyak internasional mengalami

kenaikan sampai dengan US$ 85 per barel dan tidak ada perubahan atau

kenaikan harga jual eceran BBM bersubsidi, maka beban subsidi tahun 2011

lebih dari Rp90 triliun.3

Adanya kenaikan harga minyak internasional jelas akan semakin

memberatkan beban APBN 2011 tanpa ada perubahan kebijakan subsidi BBM.

Bila pemerintah menaikkan harga jual BBM seperti pada bulan Juni 2008 hal

ini tentu sangat membebani masyarakat terutama masyarakat miskin yang

selalu terkena dampak akibat perubahan kebijakan tersebut. Bila tidak

dinaikkan, maka beban subsidi menjadi tinggi dan dapat menyulitkan ruang

gerak pemerintah dalam mengalokasikan belanja diluar subsidi BBM. Ada

tidaknya perubahan kebijakan akan menyebabkan dilematis bagi kebijakan

publik. Padahal, hampir seluruh pihak mengetahui bahwa pemberian subsidi

BBM tidak tepat sasaran dan kurang efisien karena hanya menguntungkan

beberapa pihak.

Untuk mengurangi beban subsidi BBM bukanlah pekerjaan mudah.

Argumentasi yang dikemukakan pemerintah kepada DPR seringkali tidak

sejalan dengan harapan-harapan seluruh stakeholders. Begitu banyak

3 RPJM 2010-2014 menyebutkan bahwa subsidi BBM, LPG dan BBN tahun 2011 sebesar

Rp59,64 triliun dengan asumsi (i) kurs = Rp9.750 / US$ dan ICP US$ 70 / barrel.

4

penolakan dari pihak-pihak tertentu bila pemerintah bermaksud mengurangi

subsidi dan memberikannya kepada yang berhak. Dan realitasnya, subsidi

masih terus dipertahankan dengan segala kondisi ekonomi yang terjadi di

Indonesia. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah pemberian subsidi

terutama subsidi BBM pada tahun-tahun selanjutnya dapat dikurangi?

Dalam PPKF 2011 secara jelas telah disampaikan oleh pemerintah

bahwa salah satu prioritas pembangunan di bidang energi adalah kebijakan

energi yang menitikberatkan pada nilai keekonomian agar tercipta efisiensi

ekonomi dengan tetap memperhatikan keadilan sosial bagi seluruh

masyarakat dan mengurangi ketergantungan yang berlebihan terhadap

minyak bumi melalui penganekaragaman energi primer.

Beberapa kebijakan pemerintah untuk mulai mengurangi

ketergantungan terhadap minyak bumi adalah konversi minyak tanah ke LPG 3

kilogram sejak tahun 2007. Program ini berhasil mengurangi beban subsidi

BBM minyak tanah dengan mengalihkan beban subsidinya ke subsidi LPG 3

kilogram. Namun, dalam perjalanannya program baru berhasil di kota-kota

besar dan seluruh pulau Jawa dan Bali. Keberlanjutan program tersebut ke

daerah-daerah lainnya seperti Sumatera dan Sulawesi masih mengalami

hambatan. Demikian halnya dengan program penggunaan energi lainnya

seperti liquid gas vehicle (LGV), bioethanol, biosolar dan panas bumi menjadi

tertunda karena belum siapnya infrastruktur dan ketersediaan energi

tersebut.

Pakar ekonomi dan energi (Umar Said, 2008) mengatakan bahwa

kondisi saat ini perlu dicermati dan dianalisis dengan baik. Ketergantungan

terhadap energi fosil sudah selayaknya dikurangi, sedangkan penggunaan

energi yang ramah lingkungan dan terbarukan yang memiliki potensi yang

5

sangat besar di Indonesia perlu ditingkatkan. Kebijakan pro green atau go

green dalam rangka diversifikasi energi dan mengurangi subsidi energi

merupakan kebijakan yang dapat diterapkan pada masa yang akan datang.

Salah satu alternatif penggunaan energi (bahan bakar) yang murah

dan ramah lingkungan terhadap kendaraan bermotor adalah liquid gas vehicle

(LGV). Saat ini pemerintah daerah (Pemda) yang mulai menerapkan

penggunaan LGV adalah Pemda DKI Jakarta melalui Keputusan Gubernur

nomor 141/2007 tentang penggunaan bahan bakar gas untuk angkutan umum

dan kendaraan operasional pemerintah daerah. Keunggulan menggunakan

LGV dibandingkan premium secara teknis cukup menguntungkan yaitu ramah

lingkungan, biaya operasional murah, umur mesin lebih panjang dan bebas

timbal serta nilai oktannya sangat tinggi lebih dari 98. Kelebihan lainnya

seperti harganya yang stabil dan tidak terlalu terpengaruh harga gas

internasional. Namun, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya kebijakan

ini masih berjalan ditempat dan perluasan penggunaan LGV belum

memperoleh hasil yang menggembirakan. Jumlah pengguna LGV justru

cenderung tetap atau menurun. Taksi yang telah menggunakan LGV masih

menggunakan BBM bersubsidi sebagai bahan bakar kendaraannya.

Dari sisi kepentingan pemerintah dalam upaya mewujudkan priortas

pembangunan tahun 2011 yaitu mengurangi subsidi dan diversifikasi energi

serta mendorong terciptanya ketahanan energi Indonesia. Tulisan ini

mengemukakan alternatif penggunaan LGV dan hambatannya sebagai bahan

bakar kendaraan bermotor pada angkutan umum taksi di Jakarta yang dapat

digunakan sebagai alternatif penggunaan energi primer selain minyak bumi

dan diharapkan dapat mengurangi subsidi BBM.

6

II. Penggunaan LGV di Beberapa Negara

Penggunaan LGV atau LPG telah menjadi salah satu alternatif

penggunaan bahan bakar baik untuk memasak maupun kendaraan bermotor

dibeberapa negara. Ketergantungan terhadap bahan bakar seperti premium

dan solar dengan harga yang terus meningkat membuat banyak negara

mengembangkan penggunaan energi yang sesuai dengan potensi energi,

kondisi alam dan tipologi negara tersebut. Disamping itu, tuntutan

menggunakan energi yang ramah lingkungan akibat pemanasan global

menjadi kebijakan energi yang tidak dapat ditunda untuk masa yang akan

datang. Berbagai kelebihan penggunaan LGV seperti ketersediaan energi,

ramah lingkungan, efisien, cukup aman, tidak tergantung jaringan pipa gas dan

biayanya murah menjadikan bahan bakar tersebut digunakan di beberapa

negara.

Negara yang banyak menggunakan gas sebagai bahan bakar utama

memasak dan kendaraan bermotor adalah negara maju di Eropa (OECD).

Penggunaan energi tersebut mulai digalakkan karena semakin berkurangnya

dan semakin mahalnya BBM premium serta solar (minyak mentah).

Ketergantungan premium dan solar membuat negara-negara tersebut tidak

memiliki daya tawar terhadap harganya. Ada kecendrungan harga yang dijual

pada pasar internasional lebih ditentukan oleh para produsen minyak (OPEC).

Untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar memasak dan kendaraan bermotor

maka banyak negara yang mencari alternatif bahan bakar agar ketahanan

energi masing-masing negara dapat tercapai.

Selain negara-negara eropa yang menggunakan LGV, LPG dan

compressed natural gas (CNG), negara Jepang, Korea Selatan dan Thailand

(Asia) merupakan negara tetangga yang berinisiatif dan cukup sukses dalam

7

penggunaan energi alternatif. Jumlah kendaraan bermotor yang menggunakan

LPG di Korea Selatan saat ini (2008) mencapai 2.187.066 unit (13,37% dari

total kendaraan bermotor). Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang

menggunakan LPG diimbangi dengan peningkatan jumlah SPBG yaitu sebanyak

1.415 lokasi. Sedangkan penggunaan CNG yang menggunakan jalur pipa

dibatasi kepada kendaraan bermotor besar seperti Bus dan Truk (Itochu,

2008).

Demikian halnya di negara Jepang, penggunaan LPG sebagai bahan

bakar gas pada kendaraan bermotor telah dimulai sejak tahun 1970 terutama

kendaraan taxi. Saat ini kendaraan bermotor umum yaitu taksi yang

menggunakan LPG mencapai 90 persen dari total taksi di Jepang. Berbagai

kemudahan yang diberikan pemerintah dan alternatif penggunaan energi

selain bahan bakar minyak (premium) kendaraan bermotor diluar taksi telah

bertambah banyak diberbagai kota di Jepang yang mencapai 52.300 unit. Kota

Tokyo merupakan pengguna terbesar LPG yaitu sekitar 7.300. SPBG di Jepang

sebanyak 2.000 lokasi pengisian dan terbesar di kota Tokyo yaitu 102 lokasi

untuk melayani kendaraan bermotor yang menggunakan LPG atau LGV

(Itochu, 2008).

Di Thailand, taksi yang menggunakan bahan bakar gas (BBG) sebanyak

50.000 unit yang didominasi LPG/LGV sebanyak 40.000, sedangkan yang

menggunakan CNG sebanyak 10.000 unit taksi. Kendaraan bermotor dinas

pemerintah dan pribadi yang menggunakan LPG sebanyak 20.000.

Penggunaan LPG/CNG di kota Bangkok, Thailand sangat populer. Hal ini

disebabkan dukungan dari Pemerintah Thailand sangat besar dalam

menerapkan harga yang lebih rendah dibandingkan harga bensin (gasoline)

8

yaitu harga eceran LPG 1/3 dari harga bensin. Perbandingannya: harga LPG

BAHT 9.5 – 9.8 per liter sementara bensin BAHT 25.59 per liter. Disamping itu,

penyediaan pengisian LPG (SPBG) terus meningkat dan mencapai 300 lokasi

untuk di kota Bangkok (Itochu, 2008).

Penggunaan LPG pada kendaraan bermotor di kota Bangkok

merupakan pengguna terbesar untuk kota-kota besar di ASEAN. Dukungan

pemerintah untuk menggunakan alternatif energi selain BBM merupakan

pilihan yang ditawarkan ke pengguna kendaraan bermotor dengan

memperhitungkan potensi ketersediaan gas, dan kemudahan pajak (insentif

fiskal) pada kendaraan bermotor. Dukungan tersebut dilakukan dengan

mewajibkan angkutan umum (taksi) untuk menggunakan LPG/LGV atau CNG

sebagai bahan bakar kendaraan dan menetapkan harga yang lebih rendah

dibandingkan harga bensin melalui subsidi LPG.

Pada awalnya harga LPG untuk kendaraan lebih mahal daripada harga

LPG untuk rumah tangga karena tidak ada subsidi untuk LPG kendaraan.

Banyak pengendara yang menggunakan LPG rumah tangga untuk kendaraan,

hal ini menyebabkan banyak terjadinya kecelakaan, karena LPG rumah tangga

tidak cocok untuk kendaraan. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan

Pemerintah Thailand melakukan dua kebijakan yaitu: (i) memberikan subsidi

LPG mobil, sehingga harga LPG rumah tangga sama dengan LPG untuk mobil,

dan (ii) mengadopsi standar internasional untuk LPG kendaraan, baik untuk

komponen dan stasiun guna menjamin perbaikan lingkungan, keamanan dan

kualitas.

9

III. Penggunaan LGV di Indonesia

Dalam pelaksanaannya, masyarakat Indonesia seringkali kesulitan

membedakan liquid petroleum gas (LPG) dengan liquid gas vehicle (LGV).

Kedua istilah ini sebenarnya hampir sama dalam pemanfaatannya. Namun,

yang membedakannya adalah peralatan dan mesin yang menggunakan kedua

energi tersebut. LPG biasanya dikenal masyarakat dengan penggunaan

kompor gas yang menggunakan tabung 3 kilogram atau 12 kilogram berisi

cairan gas bumi olahan. Sedangkan kendaraan bermotor menggunakan LGV

sebagai bahan bakarnya dalam tabung yang berisi sekitar 40 kilogram atau 48

liter setara premium (LSP).

Saat ini penggunaan gas di Indonesia untuk kendaraan bermotor lebih

dikenal dengan bahan bakar gas (BBG) atau CNG yang sering digunakan pada

bis besar dan busway di Jakarta. Perbedaan yang mencolok LGV dengan CNG

adalah tekanan dalam tangki (tabung) di CNG lebih besar dibandingkan LGV.

Selain itu, stasiun pengisian CNG hampir semua menggunakan jaringan pipa

untuk mendistribusikan gas buminya. Sedangkan stasiun pengisian LGV hampir

sama dengan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dengan tangki yang

dapat ditanam (under ground) atau diatas tanah (upper ground).

Pemerintah daerah yang telah menggunakan bahan bakar gas sebagai

bahan bakar kendaraan bermotor adalah DKI Jakarta dan Kota Palembang.

Adapun perda yang digunakan DKI Jakarta adalah (i) Instruksi Gubernur DKI

Nomor 28 tahun 1990 yaitu minimal 20 persen dari armada yang dimiliki

perusahaan angkutan umum / taksi harus menggunakan bahan bakar gas, (ii)

Perda DKI Nomor 2 tahun 2005 Pasal 20 yaitu seluruh sarana transportasi

umum dan pemerintah daerah harus berbahan bakar gas, dan (iii) Keputusan

10

Gubernur DKI Jakarta nomor 141 tahun 2007 tentang penggunaan bahan

bakar gas (BBG) untuk angkutan umum dan kendaraan operasional

pemerintah daerah. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Pemda DKI

memberikan insentif kepada pengguna BBG yaitu CNG dan LGV/LPG dengan

pengurangan pajak kendaraan bermotor (PKB), insentif bagi investor stasiun

pengisian bahan bakar gas (SPBG), dan bengkel pemasangan dan perawatan

instalasi sistem pemakaian gas.

Melalui program langit biru (blue sky), angkutan taksi di Jakarta yang

telah menggunakan BBG sebanyak 2.360 dan 400 angkutan lainnya seperti

Bajaj. Jumlah kendaaraan yang menggunakan BBG masih sangat rendah

karena berbagai hal antara lain : (i) ketersediaan SPBG di wilayah DKI Jakarta

yang masih sedikit, (ii) keraguan pengelola taksi untuk menggunakan LPG

sebagai bahan bakar terkait masalah keamanan dan efisiensi, dan (iii) harga

konverter kit yang sangat mahal.

 

Pendapat  ; Sebaiknya program pengalihan (konversi) BBM ke LGV/Vi-Gas

dievaluasi setiap triwulan, semester atau tahunan untuk mengetahui

hambatan-hambatan yang terjadi dilapangan dan dapat dilakukan perbaikan

yang cepat dan tepat terhadap kendala-kendala tersebut. Bila program ini

telah berhasil di Jakarta dan sekitarnya, maka program ini dapat diperluas

pada kota-kota besar di Jawa, Bali dan Sumatera sesuai karakteristik

daerahnya.

 

Narasumber : Agunan Samosir